UM Uji Publik Standar Pelayanan Publik

Malang-Universitas Negeri Malang (UM) sebagai perguruan tinggi yang bersetatus Badan Layanan Umum, selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Peningkatan pelayanan dimulai dari merancang pedoman “Standar Pelayanan Publik”.

Penyempurnaan draf pedoman standar pelayanan publik perlu masukan dari masyarakat. Pada 29/08/18 UPT Satuan Penjaminan Mutu UM menyelenggarakan “Forum Konsultasi Publik, Standar Pelayanan Bublik Universitas Negeri Malang” di Hotel Swiss-Belinn Malang. Acara tersebut dibuka oleh Kepala UPT SPM UM Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd, dan dihadiri oleh 91 peserta dari perwakilan mahasiswa, mitra kerja, wartawan, wakil orang tua mahasiswa, para guru SMA/SMK di Kota Malang dan unit-unit pelaksana yang terkait dengan pelayanan publik.

Dengan adanya instrumen standar pelayanan publik yang sempurna, layanan publik UM bisa diukur dan dievaluasi tingkat kepuasan layanan masyarakat. Sehingga UM bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan dan bisa memperbaiki kekurang-kekurangan yang ada dilapangan.

Pada kesempatan itu Dr. Imam Agus Basuki, M.Pd, menyampaikan, “sebenarnya UM dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sudah memiliki standar layanan publik. Namun harus diformalkan dulu secara resmi, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan sebagai pedoman jika ada komplai dari masyarakat.”

“Setelah draf standar layanan di uji publik kemudian pedoman pelayanan publik ditetapkan dapat dilaksanakan. Selanjutnya perangkat surve kepuasan akan diperlakukan pada setiap unit layanan. Sehingga memudahkan untuk mengetahu unit mana yang melakukan layanan baik dan yang kurang baik. Hal ini juga memudahkan langkah perbaikan layanan atau kinerja bagi unit-unit yang dinilai tak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,”ungkapnya.

“Langkah ini masih baru sebagian upaya perbaikan standar layanan publik, selanjutnya pedoman ini akan disesuaikan dengan perangkat teknologi yang sudah ada. Ditargetkan akhir bulan ini pembahasan standar pelayanan publik ini sudah selesai,”tegasnya.

“Setelah kegiatan ini saya harap UM akan memberlakukan standar pelayanan publik secara menyeluruh di setiap unit layanan, sehingga hasil kinerja yang dilaksanakan dapat diukur tingkat kepuasan. Hasil surve ini sebagai bahan UM untuk melaporkan tingkat kepuasan layanan publik ke Kemenristekdikti setiap tahun,”pungkasnya.

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sudah menerapkan sembilan aspek layanan di setiap unit layanan. Penilaian mulai dari tingkat kesulitan, sikap yang melayani, dan kompetensi imformasi. Bahkan Kemenristekdikti juga menerapkan surve secara global setiap bulan mengukur tingkat kepuasan publik untuk pijakan peningkatan kinerja, sehingga UM harus berupaya keras untuk mengikuti langkah Kemenristekdikti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *